Select Page

Mendes PDTT Jadi Caleg Membawa keberuntungan Untuk Bengkulu

Mendes PDTT Jadi Caleg Membawa keberuntungan Untuk Bengkulu

Kawalnews.com – Beberapa waktu lalu muncul penolakan Menteri Desa dan PDT yang berniat mencaleg DPR-RI Daerah Pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, kali ini muncul tanggapan dari Ketua PW Al-Jami’atul Wasliyah (H. Sasriponi Ranggolawe S.Ag) yang juga mantan Ketua KNPI Kabupaten Seluma, menurut Sasriponi penolakan Menteri Eko sangat tidak mendasar, karena menjadi Bacaleg DPR-RI di NKRI ini adalah hak bagi semua warga Negara, asalkan tidak melabrak aturan yang ada.

“Dengan majunya Menteri Eko sebagai bacaleg DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu akan membawa keberuntungan yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu, saya berharap Menteri Eko akan memprioritaskan pembangunan yang ada di provinsi bengkulu, yang mana Bengkulu ini adalah salah satu Provinsi tertinggal, khususnya Kabupaten Seluma, kita berharap dengan kehadiran Menteri sebagai solusi untuk perubahan Provinsi Bengkulu”.

Tertuang dalam PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, Pasal 7 menyebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD, Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”. Dalam huruf K dijelaskan salah satu syarat untuk menjadi caleg adalah mengundurkan diri dari jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa, perangkat desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau, karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
Dalam persyaratan sebagai caleg sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 tidak disebutkan jabatan menteri untuk ikut mundur dari jebatannya ketika mencalonkan diri sebagai caleg. Jabatan menteri adalah jabatan politik yang hak prerogratifnya melekat pada presiden. Statusnya sama dengan anggota DPR, DPD, dan jabatan politik lainnya yang serupa.

“Kalau ada pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai Caleg baru bisa dilapor ke Bawaslu tapi kalau mendesak mundur itu namanya tak paham aturan, dalam PP 32 Tahun 2018 kewajiban menteri yang menjadi caleg cuma cuti di masa kampanye” Kata Sasriponi Minggu (09/09/2018)

Sebelumnya, dalam statmennya Heru Saputra ketua Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM) saat melaksanakan aksi beberapa waktu lalu, Heru mengancam akan melaporkan ke Bawaslu jika Menteri Eko tidak mundur dari jabatannya sebagai menteri desa. Menurutnya menteri Eko harus memilih apakah tetap jadi menteri atau sebagai caleg, Heru juga menghimbau kepada menteri desa agar memberikan kesempatan kepada yang lain. (JK)

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *