Bengkulu, KawalNews.com – Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (P3AP2KB), Pemeintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalisasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Dari sisi peraturan kita sudah mengupayakan dari semua ini, mulai dari perda dan Keputusan Gubernur. Kita juga telah membuat MoU lintas sektor, baik dengan Menkumham, BMA dan Polda Bengkulu, ”ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai terima Audiensi WCC Cahaya Perempuan dan Kedutaan Indonesia-Australia Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Senin, ( 18/02).
Lanjut Rohidin Mersyah, menentang persetujuan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lapangan, menurut Rohidin Mersyah meminta kerjasama semua pihak.
Selain itu, juga perlu dibentuknya Satgas Perlinduangan Perempuan dan Anak-anak di tingkat desa dari anak-anak muda, karena dengan persetujuan mereka, remaja yang ada di desa akan lebih peduli atas apa yang mereka perbuat.
“Jadi ini betul-betul menjadi wadah untuk anak-anak di desa jika terjadi masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Hal ini karena mereka akan lebih tahu apa yang terjadi di dalam pergaulan mereka, ”pungkas Rohidin Mersyah.
Terkait dengan rencana pengembangan Satgas di tingkat desa yang rencananya dibiayai dari anggaran dana desa, menurut Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Bengkulu, Tety Sumeri hal ini sangat tepat. Terlebih jelas komunitas lokal menjadi wadah utama program satgas ini.
“Yang perlu dipastikan dengan meluncurkannya satgas ini, bagaimana bisa bekerja dengan efektif, juga mendukung Sumberdaya dan anggaran serta sifatnya juga harus berekelanjutan,” katanya.
Sementara itu, membahas Patricia Bachtiar selaku Manajer MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan), dilaksanakannya dengan koordinasi dengan Gubernur Bengkulu merupakan tindak lanjut dari capaian yang telah dilakukan di Bengkulu, serta tentang perkawinan kekerasan bisa semakin meningkat.
“Ternyata dari mitra-mitra kami telah melakukan aksi bersama dengan capain yang baik, dibahas dengan baik oleh pemerintah dengan diterbitkannya perda dan pergub tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” jelasnya.
Selain itu menurut Patricia, program lanjutan atas Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Bengkulu ini, juga akan menjadi rujukan untuk provinsi lain dalam program MAMPU tersebut. (Emi)