Kawalnews.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Anggota Dewan Parial, SH meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengavaluasi perusahaan tambang yang disinyalir menjadi penyebab banjir di Provinsi Bengkulu bulan lalu.
Hal ini disampaikan Parial, SH dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap Raperda RUED-P (Rencana Umum Energi Daerah) Bengkulu, pada Selasa (14/5/2019).
“Informasinya banjir ini kan berasal dari perusahaan tambang, tentu ini harus di perjelas, jangan sampai ini jadi persoalan, artinya kalau salah ya pemerintah harus tegas,” ungkap Parial saat diwawancara awak media seusai Rapat Paripurna.
Lebih lanjut, Parial meminta untuj menutup perusahaan tambang tersebut jika memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran oleh pihak pelaku usaha.
“Artinya mereka harus bertanggung jawab dengan kondisi seperti ini dan penyebab-penyebab banjir tersebut harus dicarikan solusinya, jangan sampai nanti ini terjadi lagi,” timpalnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, mengatakan tuntutan tersebut perlu pengkajian karena pihaknya harus benar-benar memastikan penyebab banjir tersebut.
“Kita harus duduk bersama, karena tidak bisa serta merta kita menuding penyebabnya adalah tambang dan sebagainya. Atau ada amdalnya ada yang kurang atau ada amdalnya yang tidak dilaksanakan itu akan menjadi rekomendasi dari instansi teknis, nah hasil pengkajian inilah yang menjadi rumusan kita seperti apa,” ujar Nopian.
Lebih dalam, Nopian Andusti menegaskan kewenangan untuk melakukan pengkajian tersebut berada pada instansi vertikal.
“Kita lihat dulu hasil kajiannya, itu adalah kewenangan Kementerian ESDM dan lingkungan hidup dan kehutanan,” tutupnya. (Ds)