DPRD Provinsi Paripurna : Dalam Rangka Hut Provinsi Bengkulu Yang ke-51

by redaksi redaksi
0 comment

KawalNews.com – Momentum Hut Provinsi Bengkulu yang ke-51, merupakan momentum evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan selama ini, pada Paripurna istimewa DPRD Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendapat catatan dari DPRD Provinsi.

Sembilan catatan tersebut harus mendapat perhatian khusus oleh Pemprov Bengkulu dalam hal ini Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Catatan yang diberikan oleh DPRD provinsi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi DPRD selain menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, DPRD juga mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“Selama 3 tahun 9 bulan, Gubernur beserta jajarannya telah menjalankan roda pemerintahan, pembangunan serta pemeliharaan kemasyarakatan, dengan waktu 3 tahun 9 bulan ini, masih banyak hal-hal yang belum dapat dilaksanakan, Namun demikian tidaklah berlebihan, Bilakah dikatakan sudah menampakkan peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu,” sampai Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri dalam pidatonya di Rapat Paripurna Peringatan HUT Provinsi Bengkulu ke-51, Senin (18/11).

Adapun kesembilan catatan tersebut antara lain :

1. Masih banyaknya jalan-jalan di provinsi yang Kondisinya masih sangat memprihatinkan, maka dari itu perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Masih banyak jembatan di provinsi Bengkulu yang Kondisinya masih sangat memprihatinkan, maka dari itu perlu penanganan yang serius dari pemerintah daerah provinsi Bengkulu agar hal tersebut menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Bengkulu dikarenakan akses jalan terputus.

3. Adanya Sinergi antara stakeholder dan koordinasi antara pemerintah provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal antisipasi bencana alam dan penyelesaian dampak bencana karena dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat provinsi Bengkulu, seperti penanganan bencana banjir dan longsor yang sering terjadi saat musim hujan.

4. Melakukan pengkajian dan memastikan produk unggulan memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat, salah satu contoh yaitu pengolahan hasil laut agar menjadi produk unggulan Provinsi Bengkulu.

5. Dalam rangka meningkatkan swasembada pangan di provinsi Bengkulu, kiranya pemerintah Provinsi Bengkulu bersinergi dengan Pemerintah kabupaten/kota, untuk mensosialisasikan larangan kepada masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian padi sawah menjadi kebun sawit, dan pembatasan perizinan perkebunan karena pengalihfungsian lahan padi sawah menjadi kebun sawit dampaknya sangat terasa dengan ketersediaan beras di provinsi Bengkulu.

6. Penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, maka harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah Provinsi Bengkulu, agar kedepan pemerintah Provinsi Bengkulu lebih serius lagi mendatangkan investor ke daerah contoh memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Bengkulu, untuk itu peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dioptimalkan.

7. Pemerintah perlu menyiapkan industri healer untuk mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, dengan melaksanakan program peningkatan pasca panen dan pemasaran komoditas hasil pertanian perlu mengembangkan agroindustri baik sekala besar atau skala kecil, yang mengolah hasil pertanian dan akan meningkatkan nilai tambah bagi petani, antara lain dengan melaksanakan :

A. Meningkatkan, menambah dan memperbaiki irigasi dan menjaga sentra pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

B. Menetapkan daerah sentra produksi tanaman unggulan perkebunan yang ter sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat.

8. Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih memperhatikan serapan anggaran dan memastikan program pemerintah tersebut terlaksana sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Bengkulu, serta bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota secara berkesinambungan.

9. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus memprioritaskan pertumbuhan sektor pariwisata dengan mulai memperhatikan ketersediaan sumber daya pariwisata yang berkualitas dan mempercepat pembangunan sarana pendukung untuk sektor pariwisata bahari yang saling terhubung sebagai salah satu upaya kita bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan.

“Hal-hal yang kami sampaikan tadi merupakan upaya kita bersama dalam mewujudkan pembangunan di provinsi Bengkulu dan diharapkan dukungan dari DPR RI dan DPD perwakilan Provinsi Bengkulu dalam membangun Provinsi Bengkulu,” demikian Ihsan Fajri.

You may also like

Leave a Comment