Kawalnews.com~ Menindaklanjuti temuan saat Inspeksi Mendadak (Sidak) di Puskesmas Sebelat, beberapa hari lalu, Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara menggelar hearing guna minta klarifikasi dari Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Selasa (21/1/20).
Hearing berlangsung panas, pasalnya pihak dinas kesehatan Bengkulu Utara belum kongkrit dan detil, sehingga pihak komisi I merasa perlu menjadwalkan ulang dengan menghadirkan beberapa pihak terkait. Dalam hearing pihak komisi 1 Usman Purba, menilai bahwa jawaban dari Dinas Kesehatan belum detil, sehingga perlu di panggil ulang.
“Kita menggelar hearing hari ini, dengan tujuan untuk mengklarifikasi pada dinas kesehatan terkait adanya laporan bendahara puskesmas sebelat, yang menyatakan ada setoran ke dinkes senilai 10% dalam setiap pencairan klaim BPJS,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa sebagaimana yang disampaikan pada kami saat sidak ke puskesmas tersebut pada hari, Jum’at (17/1/20) lalu. Namun, Jawabannya belum memuaskan kita,” beber Usman.
Ditambahkannya, dinkes dalam hearing malah fokus mengeluh terkait pencairan claim BPJS beberapa tahun belakangan yang sering terlambat, bahkan pernah terlambat sampai dua tahun.
Sementara Agus Riyadi, Politisi Gerindra yang juga anggota komisi 1 menebutkan, jawaban dinkes yang terkesan menyalahkan pihak BPJS dan tidak detil, sehingga perlu untuk memanggil pihak BPJS dan beberapa pihak terkait lainnya.
“Yang jelas jawaban pihak dinas kesehatan itu belum bisa kita terima. Alibi mereka belum logis bagi kita,” tegasnya.
Sehingga untuk diketahui bahwa kita perlu memanggil ulang mereka dengan menghadirkan pihak BPJS. tidak. menutup kemungkinan kedepan kita akan mengkonfrontir pada semua pihak terkait, Seperti pihak puskesmas dan dinkes, sehingga terang benderang,” tutupnya.
