Kawalnews.com- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) melaksanakan kegiatan Survei Persepsi Media Daerah terkait Pemberitaan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) di Provinsi Bengkulu, Senin (1/12). Dalam survei kali ini, Tim Kemkominfo didampingi langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu.
Survei ini dilakukan untuk memetakan pemberitaan terkait vaksinasi COVID-19, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Bengkulu. Adapun responden survei, terdiri dari 15 awak media massa cetak, elektronik dan online, dengan masing-masing responden yang merupakan jurnalis/reporter serta manajemen media massa. Media yang menjadi responden survei kali ini diantaranya, TVRI Bengkulu, RB TV, BE-TV, Bengkulu Ekspress, Rakyat Bengkulu, RRI Bengkulu, Flamboyan FM, Santana FM, sedangkan responden media online terdiri dari bengkulu.antaranews.com, rakyatbengkulu.com, bengkuluekspress.com, beritaterbit.com, tuntasonline.com, rakjat.com dan mannanesia.com.
“Tujuan kami melaksanakan survei ke Bengkulu ialah untuk mendapat masukan dari teman-teman media di daerah terkait upaya diseminasi konten yang telah dilakukan. Nantinya data dan temuan ini, akan kami jadikan bahan kajian untuk pengambilan kebijakan komunikasi publik penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional selanjutnya.” ungkap Ketua Tim Survei Marhendi Wijaya di Bengkulu, Rabu (1/12/2021)
Tim survei turut menyambangi Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu dan mendapatkan arahan langsung dari Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Jaduliwan, S.E., MM dan Kepala Bidang IKP Provinsi Bengkulu, Henri, S.STP.
“Kami sangat mengapresiasi survei yang dilakukan pemerintah pusat terkait persepsi media daerah terhadap pemberitaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) di Bengkulu ini. Kami selaku pemerintah provinsi berusaha untuk menjalankan dan mensinergikan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, hasil temuan daripada survei ini juga akan menentukan arah kebijakan yang akan kami ambil di tatanan Provinsi Bengkulu.” papar Jaduliwan selaku Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu. Karena itu lanjutnya, hasil dari survei ini nantinya diharapkan akan Dia dapatkan, karena pasti sangat berguna sebagai masukan untuk menjalin kerja sama dengan media-media yang ada di Bengkulu. Dan baru kali ini juga survei terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi BE TV Bengkulu Dwi Aris Noprianto menyambut gembira kehadiran Kementerian Kominfo yang langsung secara fisik melakukan survei di Bengkulu. Aris yang mendampingi rekan-rekannya saat pertemuan dari Tim Kominfo berharap ke depan berita-berita dari pusat bisa mereka akses langsung. “Kami di Bengkulu berharap punya akses langsung ke Kominfo Pusat sebagai sumber berita utama yang si fatnya A satu. Ini sangat penting karena dapat menjawab berita-berita hoaks di masyarakat.” Paparnya. “ Kami media di Bengkulu ingin ke depan kerja sama berlanjut. Soal bentuk kerja samanya kami Akan sambut dengan senang hati. Intinya kami butuh kerja sama dalam berita yg selama ini tidak pernah ada,” ujar Aris.
Sebagai informasi tambahan, survei di Bengkulu dilaksanakan mulai tanggal 30 November hingga 3 Desember 2021. Selain Provinsi Bengkulu, Kemkominfo bersama Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) juga melakukan survei ke 11 Provinsi lainnya antara lain Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Papua Barat, Maluku dan Gorontalo.
Terkait kegiatan komunikasi publik, KPCPEN memiliki banyak kanal diseminasi informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh media massa, baik nasional maupun daerah.
Salah satunya adalah Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang hampir setiap hari menggelar konferensi pers, talkshow, dan penayangan konten seputar penanganan COVID-19 resmi yang dapat menjadi sumber informasi terpercaya dari pemerintah.