Jakarta – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra dan gejolak di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, diadakan Focus Group Discussion dengan mengangkat tema “Harga BBM Berkeadilan Subsidi Tepat Sasaran” FGD digelar di Hotel Ambhara pukul 14.00 WIB, 21 Oktober 2022.
Narasumber pengisi kegiatan tersebut adalah Ali Munhanif (Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta), Surya Vandiantara (Dosen Ekonomi Islam Muhammadiyah), Luthfi Hakim (Imam Besar FBR), dan Arief Pouyono (Ketum LPPC19-PEN).
Ali Munhanid selaku Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta, menyampaikan jika negara Indonesia sedang dalam fase dilema menghadapi harga minyak. Pemerintah mencoba segala cara untuk menjaga daya beli dan daya tahan masyarakat dengan BLT yang menjadi program pertama. Namun, Ali menganggap jika kebijakan yang diambil pemerintah saat ini dinilai sudah tepat.
“Kebijakan Presiden Joko Widodo dianggap tepat dalam pengalihan subsidi BBM untuk peningkatan infrastruktur dan pembangunan yang merata,” ujarnya
Narasumber lainnya, Surya Vandiantara, Dosen Ekonomi Islam Muhammadiyah, menyebutkan jika saat ini Indonesia berada dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi melambat dan pendapat negara juga menurun. Pemberian BLT BBM merupakan stimulus stabilitas ekonomi.
“Peningkatan produktivitas berkelanjutan saat ini diperlukan masyarakat dalam menghadapi krisis yang terjadi sehingga nantinya masyarakat tidak bergantung pada subsidi (BBM),” ucapnya.
Sebaliknya, Luthfi Hakim, Imam Besar FBR, berpendapat jika penyesuaian harga BBM saat ini dirasa kurang tepat ditengah masyarakat karena menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Namun ia berharap pengalihan subsidi BBM bisa tepat sasaran.
“Pengalihan subsidi BBM dapat menggunakan data yang tepat agar seluruh masyarakat terdampak dapat menerima bantuan yang dijanjikan pemerintah. Pengawasan dan pengendalian harga BBM juga menjadi hal utama yang diinginkan oleh masyarakat kecil ditengah situasi ekonomi saat ini,” ucapnya.
Luthfi juga berharap ada peningkatan layanan Pendidikan dan Kesehatan sebagai bentuk optimalisasi penggunaan subsidi BBM.
Ketua Umum LPPC19-PEN, Arief Pouyono menyampaikan penyesuaian harga BBM menjadi subsidi BLT menjadi strategi Pemerintah untuk menjaga roda ekonomi nasional dalam menghadapi inflasi yang mungkin terjadi. Penyesuaian harga BBM juga bukan pertama kali terjadi di Indonesia.
“Pengalihan subsidi BBM dapat menggunakan data yang tepat agar seluruh masyarakat terdampak dapat menerima bantuan yang dijanjikan pemerintah. Pengawasan dan pengendalian harga BBM juga menjadi hal utama yang diinginkan oleh masyarakat kecil ditengah situasi ekonomi saat ini,” ujarnya.
Di penghujung acara, para narasumber berharap jika BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bisa membantu masyarakat dalam daya beli dan meningkatkan ekonomi nasional. Serta mengajak masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran. (adr)