Lebong – Dalam rangka mempercepat penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, Polres Lebong Polda Bengkulu mengikuti zoom meeting roadshow daring bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (20/2/2023) sore pukul 15.00 WIB di ruang Comand Center Lebong (LCC) Pemda Lebong.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi melalui Roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk koordinasi melalui roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Yang kemudian kita carikan solusi bersama,” kata Muhadjir.
Muhadjir Effendy menjelaskan target Indonesia sesuai dengan arahan Presiden, angka stunting harus di bawah 14 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% secara nasional pada tahun 2024 mendatang.
“Berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebesar 27,8%. Angka tersebut menjadikan Provinsi Kalbar sebagai salah satu penyumbang anak stunting yang cukup tinggi di Indonesia,” tuturnya.
Ia meminta kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menyampaikan progress ataupun permasalahan dalam penangganan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem masing-masing.
Sehingga dapat diharapkan melalui pertemuan ini segala solusi dan gagasan nantinya dapat diimplementasikan dan pelaksaannya bisa dieksekusi dengan baik.
Pada akhir kegiatan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sinergi program dan kegiatan serta sinergi anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, program ini, telah diatur dalam Pepres tahun 2022 tetang percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan penurunan Stanting merupakan program prioritas pemerintah pusat yang harus di realisasikan dan di dukung oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten.
“Jadi program ini harus betul-betul di realisaikan di dareah sehingga capain pemerintah pusat di tahun 2024 bisa tercapai sesuai arahan Bapak Presiden RI,” tutur Menko PMK.
Selain pihak Polres Lebong, kegiatan yang digelar secara daring itu juga diikuti perwakilan Pemkab Lebong.