Bengkulu – Ketua Aliansi Pers Bengkulu, Amirul Mukminin mendesak Gubernur Bengkulu dan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu mengevaluasi jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, yang saat ini dijabat Nandar Mudani.
Pasalnya, Sekwan dinilai tidak akomodatif terhadap kepentingan media massa di Bengkulu. Hal itu ditandai dengan belum ditunjuknya PPTK kegiatan publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Sehingga atas tindakan Sekwan, menghambat bisnis media di Bengkulu dan menghambat serapan anggaran.
Amirul menambahkan, selama bertahun-tahun, baru kali ini PPTK publikasi di DPRD Provinsi Bengkulu hampir 4 bulan belum ditunjuk. Padahal, mustahil tidak ada yang mampu mengelola kegiatan publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.
“Tindakan Sekwan ini menghambat kemerdekaan pers dan juga menghambat serapan anggaran Pemprov Bengkulu. Kita mendesak gubernur dan pimpinan DPRD mengevaluasinya dan bisa perlu diganti,” kata Amirul yang juga pimpinan media Mitratoday.com ini dalam keterangannya, Selasa (11/4/2023).
Amirul menegaskan, pihaknya akan menggalang kekuatan pebisnis media massa di Bengkulu dalam upaya mendesak gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu agar mengevaluasi dan bila perlu diganti jabatan Sekwan tersebut.
“Bila perlu kita gelar demo, sebab tindakan Sekwan ini sangat menghambat program pemerintah, termasuk bertentangan dengan visi dan misi gubernur,” katanya.
Amirul tak menampik bahwa ada indikasi permainan didalam yang menyebabkan belum ditunjuknya PPTK tersebut.
“Kita sedang pelajari secara mendalam apa pasal belum ditunjukknya PPTK ini,” pungkasnya.