Bengkulu – Terus berupaya mengoptimalkan tugasnya dalam membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu menggelar Mudzakarah IX di salah satu hotel, Sabtu (16/12/2023).
Ketua Umum MUI Kota Bengkulu, H Zul Effendi mengatakan, Mudzakarah IX ini mengangkat tema “Politik dalam Nuansa Islam dan Kebangsaan” sebagai respon untuk menyongsong pemilihan umum 2024 yang sebentar lagi akan digelar.
“Di sini dibahas berbagai aspek kepemiluan baik secara Islami, secara hukum maupun dalam aspek pelaksanaan dan berbagai permasalahannya. Rumusan yang dihasilkan dalam Mudzakarah IX ini akan jadi tausiah politik resmi dari MUI Kota Bengkulu,” kata H Zul Effendi.
Ketua MUI Provinsi Bengkulu Profesor H Rohimin yang menjadi salah satu narasumber dalam Mudzakarah ini menyampaikan pentingnya kepemimpinan dalam Islam sebagai salah satu entitas yang mesti ada.
“Selama 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim lebih baik ketimbang satu malam tanpa ada pemimpin. Dalam Islam pemimpin harus membawa maslahat karena dimana ada maslahat di situ hukum Allah bisa ditegakkan,” ujar Profesor H Rohimin.
Ahli hukum pidana dari Universitas Bengkulu (UNIB), Profesor Herlambang, dalam Mudzakarah ini menyampaikan bahwasanya saat ini Indonesia berada dalam fase kepemimpinan yang sangat menjijikkan karena penerapan sistem demokrasi.
“Seorang pimpinan etik, Ketua MK, justru dinyatakan melanggar etik. Ketua anti korupsi justru melakukan korupsi. Inilah fase kepemimpinan yang menjijikkan. Demokrasi pemilihan ini sebenarnya tidak sesuai dengan Pancasila yang berasas musyawarah mufakat,” ungkap Profesor Herlambang.
Mantan Anggota KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah sebagai salah satu narasumber mengapresiasi MUI Kota Bengkulu yang telah menggelar kegiatan yang mengumpulkan banyak insan politik.
“Politik tidak bisa dipisahkan dengan agama. Agama adalah rohnya politik. Agama adalah sumber kebaikan. Politik akan jadi baik dengan agama. Tanpa agama pemilihan umum akan berjalan dengan penuh kecurangan,” tandas Darlinsyah.
Mudzakarah IX MUI Kota Bengkulu ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Walikota Bengkulu Arif Gunadi melalui Asisten II Pemerintah Kota Bengkulu Sehmi dan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, para pengurus partai politik, akademisi, tokoh mahasiswa dan berbagai tamu undangan lainnya.
Dimoderatori Sekretaris Umum MUI Kota Bengkulu, Buya H Yul Kamra, dialog berlangsung sangat dinamis. Diantara peserta berharap MUI Kota Bengkulu menggencarkan sosialisasi fatwa haramnya politik uang dan menyampaikannya dalam mimbar-mimbar khutbah Jumat.