Kawalnews.com – Tahunan pertemuan, MAD gelar musyawarah antara Desa DMPD dana amanah pemberdayaan masyarakat yang dulu terkenal dengan nama PNPM yang dihadiri oleh camat setiga Kecamatan, Ketua BPD Setiga Kecamatan dan Perwakilan Kelompok Simpan Pinjam ( SPP) yang dilaksanakan di Kantor Desa Pondok Makmur Kec. Air Majunto kemarin, Rabu (27/01/2021).
Dalam pembahasan Musyawarah tersebut mengenai Aset di UPK yang dimiliki oleh masyarakat 16 Desa 3 Kecamatan antara Kec. Lubuk Pinang, Kec. Manjuto dan Kec. V Koto. Dan ini bukan milik sepenuhnya dari masyarakat yang mengurusnya, jadi ada lembaga yang harus dirancang kembali dan mengkaji ulang sehingga tidak ada oknum yang bermonopoli terhadap uang masyarakat yang diamanahkan dari lembaga.
Ketua forum sekdes kecamatan lubuk pinang, Suharman yang mewakili masyarakat sangat kecewa dalam rapat kemarin, pasalnya didalam rapat kemaren rincian laporan realisasinya saja tidak dapat mereka laporkan secara rinci sesuai dengan rencana kegiatan di awal tahun dulu. Lebih lanjut dikatakan nya dalam rapat acara MAD yang digelar pada hari Rabu kemaren belum ada kejelasan, sehinga kemaren mereka akan berjanji dan dibuat berita acara akan di adakan musyawarah kembali, khususnya tentang revisi AD/ART dan akta notaris UPK ini.
“Kok tiba-tiba yg di beritakan acara hari Rabu itu MAD DAPM Tigo Sepakat Sukses, itu Tidak sesuai fakta, dan saat rapat tersebut saya justru marah- marah dalam rapat karena kok bisa mereka uang masyarakat di monopoli oleh oknum mereka,” ujar Suharman dengan nada kesal.
Ia juga mengatakan kalo seandainya dimaret nanti tidak ada titik temunya, Lebih baik Dana dan aset yg ada di lembaga ini di bagi saja per kecamatan masing masing tiga kcamatan. Agar tidak terjadinya indikasi ada Desa dari 16 Desa ini yang terzolimi. Karena aset 16 desa ini sudah mencapai miliaran Bukan dikit lagi.
“Dalam berita acara kemaren akan diadakan musyawarah khusus untuk pembenahan UPK ini pada bulan Maret besok, dan kami siap menunggu Musyarah kembali,” tutup suharman. (Ambo/BD)