Kawalnews,com – DPRD Provinsi Bengkulu meminta agar aspirasi masyarakat yang terjaring dalam reses masing-masing anggota, dapat diakomodir dan direalisasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.Hal itu dilakukan agar pelaksanaan reses tidak terkesan kegiatan seremonial, dan hanya menghabis-habiskan anggaran saja.
Juru Bicara Laporan Hasil Reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, jika memang Pemprov tidak mampu untuk mengakomodir atau merealisasikan aspirasi masyarakat yang terjaring dalam reses, sebaiknya reses tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Mengingat sia-sia saja, hanya menghabis-habiskan uang saja.
“Aspirasi masyarakat saat reses masing-masing anggota DPRD Provinsi sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil), murni merupakan kepentingan masyarakat. Apalagi aspirasi itu 75 persennya didominasi soal jalan provinsi, dan masyarakat menghendaki agar jalan yang menjadi tanggungjawab Pemprov diperbaiki,” tegas Edwar seusai Rapat Paripurna DPRD Provinsi dengan agenda penyampaian hasil reses.
Selain itu menurut politisi PDIP ini, masyarakat juga meminta perbaikan dan pembangunan jalan sentra produksi bagi petani.
Lalu usulanan pembangunan beronjong, irigasi, drainase, siring, jembatan, pelapis tebing dan gorong-gorong.
Selanjutnya, mengusulkan untuk penerangan listrik seperti lampu jalan.
Kemudian masyarakat berharap agar dapat direalisasikan bantuan bibit unggul pertanian, perkebunan dan peternakan.
“Masyarakat mengharapkan bantuan pengadaan alat-alat pertanian, peningkatan bantuan pupuk bersubsidi serta adanya penyuluhan PPL ke desa-desa, bantuan modal bagi UMKM, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata serta memperbanyak program padat karya untuk menyerap tenaga kerja,” paparnya.
Sementara itu, Asisten III Setdaprov Bengkulu, H. Gotri Suyanto menjelaskan, terkait hasil reses itu pihaknya terlebih dahulu menunggu penyampaian secara resmi dari DPRD Provinsi Bengkulu. Mengingat denfsn itu bisa mengetahui secara pasti, poin-poin aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses.
“Setelah mengetahui poin-poin aspirasi masyarakat itu, barulah didistribusikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disesuaikan dengan aspirasi tersebut, aehingga nantinya aspirasi tersebut bisa masuk dalam perencanaan di tahun anggaran berikutnya agar bisa terealisasi,” tutup Gotri. (adv)