Tim Pembina Samsat melakukan kegiatan Rakor Tim Pembina Samsat tahun 2024 dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kegiatan tersebut dilakukan di ruang rapat kantor Jasa Raharja Cabang Bengkulu. Dipimpin oleh Kepala PT Jasa Raharja Cabang Bengkulu, Bapak Rio Ulin Mardin, S.Kom. MT., CRMO., QWP, MTCNA, AEPP, turut hadir Dirlantas Polda Bengkulu Kombes Pol Joko Suprayitno, S.ST., MK, S.H.. Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, Dr. H. Haryadi, S.Pd., MM., M.si, Rabu, (24/1/2024).
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah-langkah yang dianggap bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD dan SWDKLLJ. Langkah-langkah tersebut diambil demi menguatkan pengawasan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan daerah terutama di sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ. Target tersebut bukan hanya sekadar angka tetapi juga mencerminkan keseriusan daerah dalam memperkuat pondasi keuangan daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur, layanan, kesehatan, pendidikan dan berbagai sektor vital lainnya,
“Data jumlah kendaraan yang tercatat di Provinsi Bengkulu sampai dengan Desember 2023 adalah sejumlah 1.212.233 unit, jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak dengan rincian roda dua/tiga sebesar 333.972 unit dan roda empat atau lebih sebesar 100.930 unit, jadi total yang lunas pajak adalah 434.902 unit. Dari data tersebut persentase yang mebayar pajak hanya sebesar 35,87% atau mengalami penurunan sebesar 3,1% dibandingkan dengan tahun 2022”, jelas Haryadi.
Senada, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Bengkulu turut memaparkan kondisi penerimaan di sektor Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan aktivitas penurunan sebesar -17,77%. “Jika dilihat dari penurunan jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang pada tahun 2023 atas daftar ulang dan daftar baru di tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 12,87% atau -56.854 unit kendaraan dibanding tahun lalu. Artinya jumlah kendaraan menunggak atau belum melakukan pembayaran PKB atau SWDKLLJ sebesar 347.939 kendaraan atau baru terserap 48,61% dari data potensi kendaraan yang ada” ungkap Rio Ulin Mardin.
“Pembayaran pajak kendaraan tidak hanya bisa dibayarkan lewat kantor Samsat, tetapi sekarang bisa juga melalui aplikasi SIGNAL, aplikasi ini memang lebih banyak dipahami oleh kaum milenials saja. Oleh karena itu kita perlu melakukan sosialisasi pembayaran pajak melalui gerai-gerai Samsat, seperti Samsat Corner, Drivethru, VIRTU dan seterusnya”, papar Kombespol Joko Suprayitno. Dirlantas Polda Bengkulu juga menghimbau agar seluruh Tim Pembina Samsat dan jajaran yang terkait, serius dengan langkah-langkah yang telah dirumuskan, diharapkan pada tahun 2024 ini langkah-langkah tersebut bisa memberikan dampak yang baik guna meningkatkan pelayanan masyarakat yang membayar PKB dan SWDKLLJ di Samsat. “Tim Pembina Samsat agar tetap kompak, fokus dan semangat, lahirkan ide-ide dan inovasi terbaru demi kemajuan Bengkulu” tutup Kombespol Joko Suprayitno.