Bengkulu – Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai pemerintah mampu menjaga ekonomi masyarakat di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah juga dinilai mampu menjaga perputaran roda ekonomi rakyat.
Dalam Webinar Nasional bertajuk ‘Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak?’ Abbas menuturkan, gejolak perang Ukraina dan Rusia memang menjadi penyebab berkurangnya rantai energi dunia. Namun, Abbas menyebut pemerintah dapat mengatasi dampaknya.
“Hal ini sebab posisi ideologi masyarakat yang amat mengandalkan peran pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat,” kata Abbas.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menuturkan program bantalan sosial yang digagas pemerintah muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut, sehingga pemerintah dinilai mampu menjaga kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai,” ujar Heri.
Kehadiran program kerakyatan itu pun tak lepas dari kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi energi. Pasalnya, subsidi energi dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melihat hal itu, Pengamat isu strategis dan politik internasional, Imron Cotan mendukung rencana pemerintah melakukan migrasi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di samping program kerakyatan.
Menurut Imron, migrasi itu membuat Indonesia terbebas dari energi fosil dan fluktuasi harganya di pasar internasional. Selain itu, kata Imron, migrasi energi dapat mengurangi tekanan terhadap APBN.
“Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat mensejahterakan masyarakat karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ucap Imron.