Empat Lawang, Kawalnews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, memimpin langsung audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sumatera Selatan dalam rangka penguatan program Desa Sadar HAM dan Kampung REDAM di Kabupaten Empat Lawang, Selasa (3/2).
Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan Kemenham Sumsel dalam upaya meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Fauzan Khoiri Denin menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terhadap pelaksanaan pembinaan Desa dan Kelurahan Sadar HAM serta pengembangan Kampung REDAM.
“Kami menyambut baik program ini. Kabupaten Empat Lawang berdiri sejak tahun 2007 dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Terkait pelaksanaan Desa Sadar HAM, kami akan memaksimalkannya sesuai amanat dan mandat yang diberikan kementerian,” ujar Fauzan.
Ia menambahkan, program tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.
“Pembinaan yang berkelanjutan sangat penting agar pemahaman tentang HAM dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Selatan, Hendry Marulitua, menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sejumlah program strategis terkait Desa Sadar HAM kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut Hendry, program tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, damai, dan saling menghormati.
“Kami ditugaskan untuk memberikan penjelasan dan pendampingan kepada desa-desa yang menjadi Desa Sadar HAM. Tujuan utamanya agar nilai toleransi dapat berjalan dengan baik di tengah masyarakat,” ungkap Hendry.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, dukungan dan informasi dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan yang tepat sasaran.
“Kami membutuhkan masukan dan informasi dari pemerintah daerah untuk mendukung pembinaan Desa Sadar HAM. Nantinya, kami juga akan mencari tokoh-tokoh masyarakat di desa yang selama ini aktif sebagai penggiat HAM. Minimal satu atau dua orang di setiap wilayah, dan itu sudah menjadi hal yang patut kita syukuri,” pungkasnya.