Kawalnews.com~ Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, terkait dengan pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan beberapa evaluasi besar yang harus disikapi bersama oleh semua elemen pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun oleh pemda kabupaten-kota.
Terlebih berdasarkan data Kanwil Diirektorat Jenderal Badan Perbendaharaan (DJBP) Bengkulu, anggaran APBN yang diperuntukkan bagi masyarakat penggunaannya masih terbilang rendah akibat terdampak Pandemi Covid-19, seperti salah satunya terkait anggaran Dana BOS dari pemerintah pusat, yang hingga saat ini penggunaannya belum mencapai 50 persen dari total anggaran sebesar 200 milyar rupiah lebih.
hal dikatakan Gubernur Rohidin saat pimpin Rapat Koordinasi Tim Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN & APBD Lingkup Wilayah Provinsi Bengkulu via Virtual Meeting, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Rabu (19/08).
Sementara itu, ketersediaan dan validasi data terkait berbagai program pemulihan sosial ekonomi ditengah Pandemi Covid-19, mulai dari program PKH, Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai dan program insentif dan subsidi bunga, menurut Gubernur Rohidin perlu dilakukan pendataan yang jelas dan betul – betul real di lapangan, termasuk penyaluran dana Bansos di Desa.
“Kalau ini semua datanya pasti, kemudian penyalurannya tepat waktu dan tepat sasaran, ini jelas akan berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat dan tentu akan berpengaruh pada membaiknya sistem perekonomian Bengkulu,” pungkas Gubernur Bengkulu ke-10 ini.
Usai Rakor Tim Pemulihan Ekonomi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima Piagam Penghargaan bagi Provinsi Bengkulu sebagai Peringkat Terbaik Kedua Pemda Pengelola Fiskal Regional Terbaik Tahun Anggaran 2019 dari Kanwil DJBP Provinsi Bengkulu. (BT/AMBO)