Kawalnews.com~ Keberadaan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, saat ini masih sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu telah menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di pulau yang termasuk salah satu pulau terdepan di Indonesia ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rezeki menyatakan, beberapa aspek yang disampaikan ke Kementrian Kominfo, diantaranya, saat ini masyarakat Enggano masih terbatas akses jaringan untuk menunjang komunikasi, terutama provider (seluler).
Untuk itu mulai tahun depan agar dapat menjadi perhatikan khusus dari Pemerintah Pusat.
“Sekarang ini memasuki revolusi industri 4.0, jika fasilitas disana (Enggano,red), khususnya akses jaringan belum menunjang, bagaimana masyarakat bisa berkembang. Sedangkan disisi lain, di Pulau Enggano cukup banyak komoditas yang memiliki nilai ekspor, seperti hasil tangkapan nelayannya, kemudian pisang serta melinjo,” jelas Sri ditemui di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin, (20/7/2020).
Politisi perempuan PDIP ini juga menjelaskan, selain menyampaikan aspirasi seputar kelancaran komunikasi, pihaknya sebagai legislatif juga meminta perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap Enggano untuk sektor lainnya.
Seperti kelancaran transportasi, khususnya laut dan udara. Termasuk juga, sektor perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang ada.
“Masyarakat Enggano kesulitan dalam memasarkan produk dan memenuhi kebutuhan hidup, karena berada di wilayah kepulauan. Makanya Pemerintah untuk memberikan jaminan alat transportasi dari dan ke Pulau Enggano. Begitu juga sektor keamanan, dengan memaksimalkan pos jaga di wilayah Enggano,” pintanya.
Lebih lanjut ditambahkan, sebagai bahan perbandingan dalam menyikapi persoalan Pulau Enggano, pihaknya juga melakukan studi banding dengan Dinas Kominfo DKI Jakarta, terkait langkah terhadap banyaknya wilayah kepulauan di Jakarta.
“Jika kita mengikuti perhatian yang diberikan terhadap keberadaan wilayah kepulauannya memang tidak akan bisa terikuti oleh Bengkulu, karena terbatas dengan anggaran. Tapi minimal bisa menjadi bahan perbandingan bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendorong Pemerintah Pusat agar memberikan perhatiannya terhadap Pulau Enggano,” demikian Sri Rezeki. (BT/AMBO)