LEBONG, Kawalnews.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 16 November 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lebong mengingatkan seluruh calon kepala desa (kades) beserta tim pemenangan agar tidak melakukan praktik politik uang atau money politics dalam tahapan pemilihan.
Peringatan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa agar berlangsung secara jujur, adil, aman, dan bermartabat. Seluruh calon kepala desa diminta mengedepankan persaingan yang sehat tanpa menggunakan cara-cara yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebong, Heru, menegaskan bahwa setiap calon kepala desa harus mampu menunjukkan kualitas dan kemampuan masing-masing dalam menarik simpati masyarakat. Menurutnya, kemenangan dalam Pilkades seharusnya diperoleh melalui kepercayaan masyarakat, bukan dengan memberikan uang maupun barang kepada pemilih.
Heru juga mengingatkan agar tim pemenangan tidak melakukan kampanye hitam, menyebarkan informasi yang menyesatkan, ataupun menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Saya berharap para calon kades dan timnya bermain sportif. Jangan melakukan kampanye hitam maupun politik uang. Berkompetisilah secara sehat karena ada sanksi yang menunggu, baik administratif maupun pidana jika ditemukan unsur pidananya,” ujar Heru, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, Dinas PMD Kabupaten Lebong tidak akan tinggal diam apabila ditemukan calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran selama proses Pilkades berlangsung.
Sanksi administratif telah disiapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bentuk sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatalan pencalonan, hingga diskualifikasi terhadap calon yang terbukti melanggar ketentuan.
Namun demikian, penerapan sanksi tetap akan mengacu pada regulasi serta ketentuan yang berlaku. Artinya, setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme dan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades.
Heru menambahkan, apabila dalam proses penanganan ditemukan dugaan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, Dinas PMD akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
Langkah tersebut dilakukan agar penanganan pelanggaran tidak hanya sebatas sanksi administratif, tetapi juga dapat diproses sesuai ketentuan hukum apabila memenuhi unsur pidana.
Masyarakat Diminta Tidak Tergiur Politik Uang
Selain memberikan peringatan kepada para calon kepala desa dan tim pemenangan, Heru juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga integritas pelaksanaan Pilkades. Warga diminta tidak mudah tergiur dengan iming-iming uang, sembako, maupun bentuk pemberian barang lainnya menjelang hari pencoblosan.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan desa melalui pilihan yang diberikan di bilik suara. Karena itu, keputusan memilih kepala desa harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan karena adanya imbalan sesaat.
Heru mengingatkan bahwa kepala desa yang terpilih nantinya akan menjalankan roda pemerintahan dan memimpin pembangunan desa selama delapan tahun. Dengan masa kepemimpinan yang cukup panjang tersebut, masyarakat harus benar-benar mempertimbangkan calon yang dinilai memiliki kemampuan, integritas, serta komitmen untuk memajukan desa.
Jangan sampai pilihan masyarakat hanya ditentukan oleh pemberian uang atau barang yang nilainya tidak sebanding dengan kepentingan pembangunan desa selama delapan tahun ke depan.
Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilih secara bijak dan tidak memberikan kesempatan kepada praktik politik uang untuk memengaruhi jalannya demokrasi di tingkat desa.
78 Desa Ikuti Pilkades Serentak
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Lebong dijadwalkan menggelar Pilkades serentak pada 16 November 2026. Sebanyak 78 desa di wilayah Kabupaten Lebong akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Pelaksanaan Pilkades ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan sosok pemimpin yang akan membawa arah pemerintahan dan pembangunan desa selama masa jabatan mendatang.
Heru berharap seluruh pihak, mulai dari calon kepala desa, tim pemenangan, panitia penyelenggara hingga masyarakat, dapat bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Ia juga meminta seluruh calon menerima setiap tahapan dan hasil pemilihan dengan sikap dewasa serta menjunjung tinggi nilai sportivitas.
Menurutnya, perbedaan pilihan dalam Pilkades merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menimbulkan perselisihan, perpecahan, maupun gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Dinas PMD Kabupaten Lebong berharap pelaksanaan Pilkades serentak di 78 desa nantinya dapat berjalan lancar, tertib, dan kondusif tanpa diwarnai praktik politik uang maupun bentuk pelanggaran lainnya.
Dengan demikian, kepala desa yang terpilih benar-benar merupakan sosok pilihan masyarakat yang memperoleh kepercayaan melalui proses demokrasi yang sehat, jujur, dan bermartabat. (Andra)