LEBONG, Kawalnews.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, terus bergerak cepat dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober 2026 mendatang.
Terbaru, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebong, Herru Dana Putra, ST., M.Ak., telah menandatangani rekomendasi pengusulan pencairan honorarium dan biaya operasional panitia Pilkades serentak tahun 2026 dengan total anggaran sekitar Rp500.011.000.
Hal tersebut disampaikan Herru saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Selasa (27/10/2026). Ia menjelaskan, penandatanganan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat proses administrasi pencairan hak panitia Pilkades yang telah bekerja dalam menyukseskan tahapan pemilihan kepala desa.
Kabar tersebut datang sehari setelah pelaksanaan deklarasi Pilkades damai sekaligus pengambilan nomor urut peserta yang digelar di Pendopo Rumah Dinas pada Senin (26/10/2026).
Herru menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses penyelesaian administrasi masih terdapat kelalaian maupun keterlambatan dari timnya, terutama dalam merampungkan persyaratan pencairan honorarium dan dana operasional panitia.
Menurutnya, keterbatasan waktu, padatnya pekerjaan, serta belum lengkapnya sejumlah persyaratan administrasi dari pihak desa menjadi beberapa hal yang memengaruhi proses tersebut.
“Terlepas dari semua itu, tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Saya pastikan seluruh tim kabupaten berkomitmen untuk bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel,” tegas Herru Dana Putra, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KAHMI Lebong.
Ia berharap proses pencairan dapat segera diselesaikan sehingga honorarium dan biaya operasional yang menjadi hak panitia dapat diterima sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pilkades, Iyan, menjelaskan bahwa persyaratan administrasi untuk pengajuan pencairan honorarium dan biaya operasional panitia telah rampung. Berkas tersebut rencananya diajukan pada Selasa (27/10/2026).
“Untuk persyaratan administrasi pengajuan pencairan honorarium dan operasional panitia Pilkades sudah rampung. Hari ini akan diajukan dan insyaallah segera cair,” ujar Iyan.
Ia membeberkan, total anggaran sekitar Rp500 juta tersebut mencakup pembayaran honorarium panitia untuk September dan Oktober 2026 serta biaya operasional pelaksanaan Pilkades di masing-masing desa.
Adapun mekanisme pencairan honorarium dilakukan melalui transfer bank. Sebagian besar menggunakan Bank Bengkulu atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), sementara empat desa tercatat menggunakan rekening bank BRI dan BNI.
Iyan menjelaskan bahwa honorarium setiap desa ditransfer ke satu rekening yang telah disampaikan kepada pihaknya. Rekening tersebut dapat berupa rekening ketua panitia maupun salah satu anggota panitia.
“Kami berharap panitia bersabar karena proses transfer melalui bank membutuhkan waktu. Terutama bagi desa yang menggunakan bank selain BPD, prosesnya bisa memakan waktu satu hingga tiga hari kerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iyan menyebutkan bahwa biaya bimbingan teknis (Bimtek) yang telah dilaksanakan sebelumnya sebesar Rp130.000. Sementara itu, besaran biaya operasional panitia di setiap desa bervariasi, bergantung pada jumlah panitia dan daftar pemilih tetap (DPT) masing-masing desa.
Sebagai gambaran, apabila sebuah desa memiliki sembilan orang panitia, biaya operasional untuk makan dan minum diperkirakan berkisar Rp5 juta, ditambah biaya tenda sebesar Rp1,5 juta.
Dengan ditandatanganinya rekomendasi pengusulan pencairan tersebut, Dinas PMD Kabupaten Lebong berharap proses administrasi dapat segera berlanjut ke tahapan pencairan. Langkah ini diharapkan mendukung kelancaran tugas panitia sekaligus menjaga kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026 agar berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Andra)