Empat Lawang, Kawalnews.com – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat pendataan calon lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah Terpencil, Terdepan dan Tertinggal (3T) di Ruang Tamu Bupati Empat Lawang, Selasa (27/1).
Rapat dipimpin Asisten II Setda Empat Lawang, Rapani, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DPPKB, para camat, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Empat Lawang.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat monitoring dan evaluasi pengembangan SPPG di daerah terpencil yang digelar oleh Badan Gizi Nasional pada 20 Januari 2026.
Mewakili Bupati Empat Lawang, Rapani menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin negara, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang terlewat dalam mendapatkan haknya atas Makan Bergizi Gratis. Negara harus hadir, bahkan sampai ke wilayah-wilayah terpencil,” ujar Rapani.
Ia mengatakan, pendataan yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci agar pembangunan dapur SPPG tepat sasaran dan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya di wilayah 3T.
Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Empat Lawang, Aldiwan Haira Putra, menjelaskan rapat tersebut difokuskan pada penguatan basis data lintas sektor sebagai dasar penentuan lokasi dapur SPPG.
Menurutnya, data yang dihimpun harus benar-benar akurat agar pembangunan fasilitas pelayanan gizi tidak salah sasaran.
“Pendataan ini bukan formalitas. Kita ingin memastikan dapur SPPG benar-benar dibangun di wilayah yang paling membutuhkan, dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Aldiwan.
Ia menambahkan, hasil rapat akan menjadi dasar rekomendasi penetapan calon lokasi dapur SPPG di wilayah 3T Kabupaten Empat Lawang, sekaligus bahan koordinasi lanjutan dengan Badan Gizi Nasional.
“MBG bukan sekadar program, tetapi intervensi negara untuk memastikan keadilan gizi dan masa depan generasi, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan memaparkan data sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta jumlah siswa di wilayah terpencil. Sementara DPPKB menyampaikan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Para camat juga diminta menyajikan data desa dan talang, termasuk titik koordinat permukiman terpencil di wilayah masing-masing. Selain itu, Koordinator Wilayah SPPG turut menyampaikan wilayah-wilayah yang hingga kini belum terlayani Program Makan Bergizi Gratis atau masih mengalami keterbata san layanan.