KAUR, Kawalnews.com – Proyek pembangunan tanggul/bronjong penahan banjir di kawasan Cancap, Desa Air Kering II, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang menelan anggaran APBD Kabupaten Kaur sebesar Rp1.177.936.043,50 dan dikerjakan oleh CV Mitra Jasa Kontraktor dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender tersebut menuai sejumlah dugaan persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari aparat pengawas dan penegak hukum.
Proyek yang seharusnya menjadi solusi untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir justru diwarnai berbagai tanda tanya. Mulai dari dugaan tidak adanya papan informasi kegiatan, indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, persoalan pengambilan material batu kali, hingga informasi mengenai upah pekerja yang disebut-sebut belum diselesaikan.
Sorotan pertama muncul ketika masyarakat mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek. Papan informasi kegiatan yang semestinya menjadi sarana keterbukaan penggunaan uang negara disebut tidak terlihat di lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan kecurigaan warga. Bahkan, proyek ini mulai disebut sebagai proyek siluman karena masyarakat kesulitan memperoleh informasi terbuka mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran lebih dari Rp1,17 miliar tersebut.
Tak berhenti di situ, masyarakat juga menyoroti dugaan tidak adanya sistem penguncian pada susunan bronjong bagian bawah. Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini perlu diuji melalui pemeriksaan teknis karena dapat memengaruhi stabilitas konstruksi dalam menghadapi tekanan arus air dan potensi gerusan tanah.
MATERIAL BATU KALI JADI TANDA TANYA, UANGNYA KE MANA?
Persoalan semakin menarik perhatian ketika muncul pertanyaan mengenai pemanfaatan batu kali yang diambil dari sekitar lokasi proyek.
Suryanto menjelaskan bahwa pemanfaatan material tersebut telah mendapatkan izin dari Pemerintah Desa Air Kering II.
Kepala Desa Air Kering II juga membenarkan bahwa pihak perusahaan telah mengurus surat izin pemanfaatan batu kali di lokasi proyek.
Namun, ketika ditanya mengenai pembayaran material tersebut, kepala desa memberikan keterangan yang justru memunculkan pertanyaan baru.
“Kalau terkait dibeli atau tidak, langsung tanyakan kepada pihak kontraktor. Karena sampai saat ini desa tidak pernah menerima uang sepeser pun,” ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi perhatian serius. Sebab, apabila batu kali digunakan untuk kepentingan pembangunan proyek pemerintah, status material tersebut harus jelas secara administrasi maupun keuangan.
Apakah batu kali tersebut diperoleh secara gratis berdasarkan izin pemanfaatan? Apakah ada transaksi pembelian dengan pemilik atau pihak lain? Ataukah komponen pengadaan material tersebut telah diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)?
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mempertanyakan hal tersebut.
“Kalau batu kali itu diambil dan digunakan untuk proyek, sedangkan dalam RAB ada anggaran pembelian material, lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Uangnya ke mana?” ujarnya.
Pertanyaan ini tentu harus dijawab berdasarkan dokumen kontrak, RAB, bukti transaksi, serta hasil pemeriksaan fisik di lapangan. Jangan sampai muncul persoalan administrasi maupun kerugian keuangan negara yang tidak terungkap.
LIRA BENGKULU SIAP LAPORKAN KE APARAT PENEGAK HUKUM
Melihat berbagai dugaan persoalan tersebut, Sekretaris DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Bengkulu, Aurego Jaya, angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa DPW LIRA Bengkulu akan segera berkoordinasi dan menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum, baik di wilayah Bengkulu maupun tingkat pusat.
“Kami DPW LIRA Bengkulu akan berkoordinasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan juga berkoordinasi kepada Presiden LIRA di Jakarta agar pelaporan kami dapat segera ditanggapi pihak Kejaksaan Agung,” tegas Aurego, yang juga selaku Ketua Asosiasi Media Bengkulu Online (AMBO). Minggu (15/11/2026)
Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pengadaan material, volume pekerjaan, kualitas konstruksi hingga pembayaran kepada para pekerja.
Lebih mengejutkan lagi, Aurego mengungkapkan bahwa pihaknya juga memperoleh informasi mengenai dugaan belum diselesaikannya pembayaran gaji sejumlah pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Selain itu, DPW LIRA juga mendapat informasi bahwa gaji para pekerja belum diselesaikan. Ini adalah bentuk kezaliman jika benar hak-hak pekerja tidak dibayarkan,” ungkapnya.
PUPR KAUR JANGAN TUTUP MATA!
DPW LIRA Bengkulu mendesak Dinas PUPR Kabupaten Kaur agar tidak tinggal diam. Pemeriksaan langsung ke lokasi perlu dilakukan, bukan sekadar menerima penjelasan sepihak dari kontraktor.
Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu konstruksi bronjong, penggunaan material batu kali, serta pencocokan RAB dengan realisasi pekerjaan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan audit teknis dan keuangan oleh pihak berwenang. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat kini menunggu keberanian pihak terkait untuk membuka fakta sebenarnya.
Uang negara bukan uang pribadi. Proyek penahan banjir bukan tempat mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas pembangunan dan hak pekerja.
Kini pertanyaannya sederhana: apakah proyek senilai Rp1,17 miliar ini benar-benar dikerjakan sesuai kontrak, atau justru menyimpan persoalan yang harus segera dibongkar melalui audit dan pemeriksaan aparat penegak hukum?
Publik menunggu jawaban, bukan sekadar janji!. (Tim)
